Matangkan Pengawasan PDPB, Rudi Juliansyah Lakukan Koordinasi Awal Uji Petik di Desa Suci

Garut, Jawa Barat — Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Kepala Sub Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Garut Rudi Juliansyah melaksanakan koordinasi awal perencanaan kegiatan uji petik di Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kamis (30/04/2026).

Kegiatan koordinasi ini merupakan langkah awal untuk memastikan kesiapan teknis dan dukungan wilayah dalam pelaksanaan uji petik sebagai bagian dari pengawasan terhadap validitas data pemilih.

Rudi Juliansyah diterima langsung oleh Kepala Desa Suci beserta jajaran perangkat desa, dalam suasana yang komunikatif dan penuh keterbukaan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana pelaksanaan uji petik pengawasan PDPB, termasuk teknis pelaksanaan di lapangan serta dukungan yang diperlukan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Kepala Desa Suci menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan pihak desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.

“Kami menyambut baik kegiatan ini dan siap mendukung pelaksanaan uji petik di wilayah kami, sebagai bagian dari upaya bersama dalam memastikan data pemilih yang akurat,” ungkap Kepala Desa Suci.

Koordinasi ini juga menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antara Bawaslu dan pemerintah desa, guna memastikan proses pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Rudi Juliansyah menyampaikan bahwa uji petik merupakan salah satu metode penting dalam memastikan kesesuaian data pemilih dengan kondisi faktual di masyarakat.

“Melalui uji petik, kita dapat memastikan bahwa data pemilih benar-benar valid dan mutakhir, sehingga hak pilih masyarakat dapat terjamin dengan baik,” ujar Rudi Juliansyah.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah desa, pelaksanaan uji petik diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan hasil yang akurat sebagai bahan evaluasi dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam menjaga kualitas data pemilih, sekaligus memperkuat peran pengawasan hingga ke tingkat desa sebagai garda terdepan dalam memastikan hak demokrasi warga.