Memperluas Jejaring Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kab. Garut Teken MoU Bersama HMI Garut

Garut, Jawa Barat – Bawaslu Kabupaten Garut terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen strategis dalam rangka membangun demokrasi yang partisipatif dan berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Garut pada Kamis (18/6/2026).

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperluas jejaring pengawasan partisipatif, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan Pemilu dan Pemilihan. Melalui kerja sama tersebut, Bawaslu Kabupaten Garut dan HMI Kabupaten Garut bersepakat untuk membangun sinergi dalam bidang pendidikan politik, penguatan literasi demokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan kader pengawas partisipatif.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaborasi dan dihadiri oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Garut bersama pengurus HMI Kabupaten Garut. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid, bersama Ketua HMI Kabupaten Garut sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid, menyampaikan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, organisasi kemahasiswaan memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun budaya demokrasi karena menjadi wadah lahirnya pemikiran-pemikiran kritis serta kepemimpinan masa depan.

“Mahasiswa merupakan salah satu kekuatan moral dalam kehidupan demokrasi. Melalui organisasi seperti HMI, kami berharap semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya menjaga integritas demokrasi serta ikut berpartisipasi dalam mengawal setiap proses Pemilu dan Pemilihan,” ujar Ahmad.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif menjadi salah satu pendekatan yang terus dikembangkan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Mengingat luasnya ruang lingkup pengawasan kepemiluan, partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran.

Menurut Ahmad, HMI memiliki sejarah panjang dalam membangun tradisi intelektual, kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam membangun kolaborasi yang produktif bersama Bawaslu Kabupaten Garut.

“Kami ingin membangun kemitraan yang tidak hanya bersifat formal melalui penandatanganan nota kesepakatan, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Garut,” lanjutnya.

Ahmad menambahkan bahwa ruang lingkup kerja sama tidak hanya difokuskan pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan. Sinergi tersebut juga mencakup pelaksanaan berbagai program pada masa non-tahapan, seperti pendidikan politik, diskusi kebangsaan, seminar kepemiluan, kajian demokrasi, pelatihan pengawasan partisipatif, serta kegiatan akademik lainnya yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi.

Menurutnya, pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam membangun masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab. Semakin tinggi literasi politik masyarakat, maka semakin besar pula peluang terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, serta berintegritas.

“Melalui kolaborasi ini kami ingin menghadirkan lebih banyak ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang memiliki pengetahuan politik yang baik dan bersedia terlibat aktif dalam menjaga setiap proses demokrasi,” tegas Ahmad.

Ia juga menilai bahwa organisasi mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra strategis Bawaslu dalam menyampaikan pesan-pesan demokrasi kepada masyarakat. Dengan jaringan kader yang dimiliki HMI, berbagai program pendidikan politik diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kalangan, khususnya mahasiswa dan pemilih muda.

Selain memperkuat pengawasan partisipatif, nota kesepakatan tersebut diharapkan menjadi dasar pelaksanaan berbagai kegiatan kolaboratif yang mampu meningkatkan kapasitas kader HMI dalam memahami regulasi kepemiluan, pengawasan, serta isu-isu demokrasi kontemporer. Dengan demikian, kader HMI diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang aktif mengedukasi masyarakat dan mengawal jalannya demokrasi.

Bawaslu Kabupaten Garut memandang bahwa keberhasilan pengawasan kepemiluan merupakan hasil dari kolaborasi seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, membangun kemitraan dengan organisasi mahasiswa menjadi bagian penting dari strategi penguatan pengawasan partisipatif yang terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, Bawaslu Kabupaten Garut dan HMI Kabupaten Garut berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta pengembangan budaya demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas. Kerja sama tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi muda yang kritis, berkarakter, dan siap menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis serta bermartabat.