Perkuat Sinergi Pengawasan Data Pemilih, Lamlam Masropah Terima Koordinasi KPU Garut Jelang Pleno PDPB Triwulan II

Garut, Jawa Barat – Bawaslu Kabupaten Garut menerima kunjungan koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut dalam rangka persiapan menjelang rapat pleno rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Garut pada Senin (29/6/2026).

Kunjungan koordinasi dipimpin oleh Anggota KPU Kabupaten Garut, Yusuf Abdullah, beserta jajaran dan diterima langsung oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Garut, Lamlam Masropah, bersama jajaran Bawaslu Kabupaten Garut.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga penyelenggara pemilu dalam memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.

Dalam kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Garut menyampaikan rencana pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Triwulan II Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (1/7/2026). Selain menyampaikan agenda pleno, KPU juga memaparkan perkembangan proses pemutakhiran data pemilih yang telah dilaksanakan selama triwulan kedua tahun 2026.

Anggota Bawaslu Kabupaten Garut, Lamlam Masropah, menyampaikan bahwa koordinasi antara Bawaslu dan KPU merupakan bagian penting dalam memastikan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

“Koordinasi seperti ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berjalan dengan baik. Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan data pemilih yang berkualitas sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis,” ujar Lamlam.

Dalam forum tersebut, KPU Kabupaten Garut juga menyampaikan bahwa berbagai saran, masukan, serta imbauan yang sebelumnya disampaikan Bawaslu Kabupaten Garut selama proses pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan telah ditindaklanjuti. Tindak lanjut tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen KPU dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data pemilih.

Lamlam mengapresiasi langkah KPU Kabupaten Garut yang telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pengawasan Bawaslu. Menurutnya, tindak lanjut tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam membangun penyelenggaraan pemilu yang semakin berkualitas.

“Kami mengapresiasi respons KPU terhadap saran dan masukan yang telah kami sampaikan. Sinergi yang baik antara Bawaslu dan KPU sangat diperlukan agar setiap proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan optimal serta memberikan kepastian terhadap perlindungan hak pilih masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan salah satu fokus Bawaslu untuk memastikan tidak terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, maupun data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat namun masih tercantum dalam daftar pemilih.

Menurut Lamlam, kualitas data pemilih menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antarpenyelenggara pemilu harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi data pemilih.

“Data pemilih yang akurat merupakan hak masyarakat sekaligus menjadi fondasi utama bagi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Karena itu, koordinasi dan komunikasi yang baik harus terus dijaga agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama,” tambahnya.

Melalui koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Garut menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Sinergi yang terjalin antara Bawaslu Kabupaten Garut dan KPU Kabupaten Garut diharapkan mampu menghasilkan data pemilih yang semakin akurat, mutakhir, dan komprehensif sehingga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, serta menjamin perlindungan hak pilih seluruh warga negara.