Rapat Teknis Pengadministrasian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

07 Oktober 2021- Bawaslu Kabupaten Garut- Menggelar Rapat Teknis Pengadministrasian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Garut. Acara tersebut dihadiri oleh Lolly Suhenty (Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat), Ipa Hafsiah Yakin (Ketua Bawaslu Kabupaten Garut sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa), ketua bawaslu didampingi juga oleh Asep Burhanuddin, Asep Nurjaman, Iim Imron, dan Ahmad Nurul Syahid, (Anggota Bawaslu Kab. Garut), Sandi Prisma Putra, Akademisi di bidang hukum pemilu, sebagai narasumber di kegiatan Rapat dalam kantor tersebut, Seluruh jajaran staff sekretariat Bawaslu Kabupaten Garut, sebagai peserta. Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Kab Garut Ipa Hafsiah Yakin menyampaikan tentang pentingnya Rapat tersebut digelar. "Rapat ini digelar sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam Pengadministrasian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu baik dalam penerimaan permohonan, proses mediasi, proses adjudikasi, dan terhadap putusan Sengketa Proses Pemilu". Ujarnya. Sandi Prisma Putra memaparkan terkait materi penyelesaian sengketa proses pemilu, ada beberapa hal yang penting. "Mekanisme dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu terdapat kombinasi alternatif dan korektif, sifat alternatif dapat dilihat dari mediasi sedangkan sifat korektif tergambar melalui metode adjudikasi", Ujarnya. Sementara itu Lolly Suhenty, menjelaskan tentang beberapa hal yang wajib dalam mekanisme Penyelesaian Sengketa. "Bawaslu Garut siap mengawal proses penyelesaian sengketa baik ajudikasi maupun mediasi, di pemilu dan pemilihan 2024 Bawaslu Garut sudah siap dengan SDM yang matang" ujarnya. Dalam melakukan pencegahan dan penindakan, tugas Bawaslu terbagi menjadi dua yaitu untuk melakukan penindakan atas pelanggaran pemilu dan penindakan atas sengketa proses pemilu. Terdapat empat pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana pemilu dan Pelanggaran Peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 143 ayat 3 huruf (a) disebutkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan menerima dan mengkaji laporan atau temuan, Selanjutnya dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020, dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan, terdapat beberapa mekanisme baru yang salah satunya yaitu sumber sengketa pemilihan bisa berasal dari laporan atau temuan. Hal ini termaktub dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf a di lanjut Berdasarkan pasal 95 huruf d, Badan Pengawas Pemilu berwenang menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan ajudikasi serta memutus Penyelesaian Sengketa Pemilu Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota tidak bersifat final karena jika ada pihak yang merasa tidak puas bisa mengajukan Uji koreksi kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, karena Badan Pengawas Pemilu mempunyai fungsi koreksi terhadap Proses Sengketa dan Putusan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Peran Badan Pengawas Pemilu dalam memutuskan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sebagai Quasi Pengadilan (lembaga yang bersifat mengadili, tetapi tidak disebut sebagai pengadilan merupakan bentuk semi pengadilan), Atas putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, para pihak dapat mengajukan upaya hukum atas ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Rapat yg digelar pukul 10.00 WIB ini bermaksud untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam Pengadministrasian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu baik dalam penerimaan permohonan, proses mediasi, proses adjudikasi, dan terhadap putusan Sengketa Proses Pemilu Editor : HUKUM HUMAS DAN DATIN