WEBINAR "NGAJI DEMOKRASI PART 2"

Bawaslu Kabupaten Garut Menggelar WEBINAR “NGAJI DEMOKRASI PART 2” dengan Narasumber Ibu Wahidah Suaib.,M.Si (Dewan Pakar DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia), Ibu Loly Suhenty.,S.Sos., MH (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat) yang sebelumnya telah dilakasanakan Webinar ngaji demokrasi part 1 yaitu pada tanggal 24 Februari 2021 dengan Narasumber dari Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Ibu Titik Nurhayati.,M.Hum dan juga Anggota KPU Kabupaten Garut Ibu Nuni Nurbayani.,M.Pd.i. Dalam sambutannya Ibu Dr. Hj.Ipa Hafsiah yakin.,MM.M.Si (Ketua Bawaslu Kab Garut) menyampaikan webinar Part 2 ini adalah tindak lanjut atas webinar part 1 yang sudah di laksanakan dengan tema yang sama yaitu “peran perempuan dalam politik jelang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten garut” lanjut Ibu Hj.Ipa sapaan akrab nya menyampaikan Pemilih perempuan lebih tinggi dari pada pemilih laki-laki ini menandakan bahwa populasi kaum perempuan di kabupaten garut lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki oleh sebab itu seharusnya partisipasi pertempuan dalam bidang politik atau lembaga publik bisa memenuhi kuota 30% yang di syaratkan UU namun pada kenyataan nya partisipasi perempuan masih belum terpenuhi contohnya saja yang terjadi saat ini Bahwa anggota legislatif di Kabupaten Garut anggota perempuannya 10 orang dari 50 orang anggota legislatif. Kesetaraan gender dan keadilan, baik dalam hak politik maupun peran politik serta keberadaan dalam lembaga-lembaga politik, masih belum terwujud dan masih tertinggal jauh. Padahal berbagai kebijakan yang menyangkut harkat dan kehidupan orang banyak termasuk perempuan dan anak-anak dilakukan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sehingga apabila perempuan tidak terwakili suaranya dikedua lembaga tersebut akan sulit mengharapkan lahirnya produk-produk hukum yang berspektif gender dan keikutsertaan perempuan di dalam proses pengambilan kebijakan adalah merupakan prasyarat tumbuhnya pemerintahan yang demokratis. Kendala yang dialami perempuan untuk memasuki dan tetap eksis dibidang politik cukup banyak, baik kendala internal yaitu pribadi dan keluarga maupun kendala eksternal yakni sistem dan budaya, keduanya memiliki pengaruh yang sangat kuat kultur patriarkhi, keterbatasan kesempatan, lemahnya daya saing, dan budaya diam. Kaum perempuan harus menyiapkan kader-kader terbaik dan berkualitas untuk berpartisipasi aktif dalam bidang politik dengan cara memperkuat kerjasama dan dukungan antar sesama perempuan serta harus menyadari, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang sama, lebih lanjut Keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistic dan beresponsif gender.Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundangundangan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender. Ibu loly Pada pemilu 2014, kaum perempuan kembali mendapat kesempatan lagi bahwa parpol peserta pemilu harus memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat (UU No.8/2012, pasal 15 huruf d) dan pencalonan anggota DPR/D (UU No 8/2012 pasal 55). Berbicara tentang perempuan tidak dapat terlepas dari peran dan kedudukannya dalam masyarakat, apalagi dikaitkan dengan masalah politik. Dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup kentara mengalami diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Harus diakui bahwa kaum perempuan di Indonesia, yang merupakan mayoritas, masih buta terhadap wacana politik. Peran dan posisi mereka di wilayah pengambil kebijakan masih sangat minim. Ibu Wahidah Suaib.,M.Si Gender merupakan dimensi yang harus dimasukkan dalam semua kebijakan-kebijakan, serta dalam perencanaan dan proses-proses pembangunan, sebab gender membantu memahami lebih baik sikap-sikap, kebutuhan-kebutuhan, dan peran-peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat menurut faktor-faktor sosial, dan permasalahan di atas menunjukkan bahwa antara teks dan konteks beserta pemaknaan yang terjadi sangatlah menunjukkan ketimpangan dan bahkan menggiring berbagai pihak untuk melakukan multitafsir terhadap peran perempuan di pentas politik, sehingga akan bermuara pada ketidakjelasan keterjaminan pemenuhan hak-hak perempuan. Hal ini patut untuk dilakukan analisis kritis dan logis untuk memberikan pemaknaan yang mendalam, baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis terhadap adanya teks keterwakilan perempuan di politik yang selama ini hanya dimaknai secara parsial dan hanya dari kebutuhan para pihak saja. Pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terkandung bahwa NegaraRepublik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Perempuan Indonesia lebih banyak bekerja disektor domestik rumah tangga. Perempuan yang bekerja diranah publik pada umumnya masih harus mengurus rumah tangga, walaupun perjuangan emansipasi wanita yang mengupayakan kesejajaran perempuan dengan laki-laki. Secara umum perempuan yang bekerja diranah publik masih pada posisi yang kurang menguntungkan, perempuan lebih cendrung terbatas akses dan kesempatannya untuk mendapatkan jabatan, disamping sering dipandang kurang kredibel dalam memegang pekerjaan-pekerjaan penting.Secara tradisi, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktifitas rumah tangga. Bahkan ada semacam jargon orang tua yang enggan untukmenyekolahkan anak perempuannya karena paling nanti hanya akan diambil istri dan mengurusi rumah tangga saja Hal semacam ini terus-menerus diturunkan padasetiap generasi sehingga menjadi sebuah nilai yang berlaku dalam masyarakatyang menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan denganperempuan. Secara umum ada dua persoalan yang melatar belakangi hal ini terjadi yaitu, kultur dan pemaham tentang agama yang merupakan faktor klasik keterbelakangan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dunia perempuan adalah dunia yang berbeda dengan laki-laki, terlihat dari segi kebutuhan yaitu adanya perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga solusi dari setiap permasalahan perempuanhanya bisa dijawab oleh perempuan karena laki-laki tidak akan bisa memahami kebutuhan perempuan. Yang menjadi persoalan adalah kelemahan perempuan dibidang politik, maka ketika perempuan mampu terjun ke dunia politik dan mampu menunjukkan prestasinya maka salah satu persoalaan perempuan telah terjawab. Karena perempuan lebih diposisikan di belakang laki-laki, partisipasi perempuan dalam dunia politik dinilai tidak lebih dari sekedar pemberian hak pilih atau pemberian suara pada pemilu, hal ini juga lebih kepada peran untuk berpartisipasi yang di mobilisasi (mobilized participation) daripada partisipasi yang bersifat otonom (autonomous participation) yang mencerminkan hak politik kaum perempuan dalam arti yang lebih luas. Kebijakan politik memang sangan diperlukan dalam upaya pemberdayan perempuan karena melalui keputusan politik, segala aktifitas kehidupan dapat ditentukan. Sehingga dengan adanya one gate policy atau kebijakan satu pintu yang digagas Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk mengkoordinir kegiatan yang sensitive gender patut didukung oleh seluruh jajaran eksekutif dalam membuat kebijakan. Wahidah Suaib.,M.Si     Garut 16-03-2021 Editor Amirul Haq Div Hukum Humas & Datin