Bawaslu Garut Ajak Pelajar SMKN 9 Garut Awasi Pemilu Sejak Dini Lewat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Garut, Jawa Barat — Dalam upaya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses demokrasi, Bawaslu Kabupaten Garut menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang menyasar kalangan pelajar. Kali ini, kegiatan dilaksanakan di SMKN 9 Garut, Kecamatan Bayongbong, pada Kamis (17/7), dengan peserta utama para siswa MPLS dan guru pendamping.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Bawaslu Garut dalam membumikan nilai-nilai demokrasi sejak dini, khususnya kepada generasi muda. Sosialisasi tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai institusi yang memiliki mandat mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan pengawasan di luar masa tahapan atau yang dikenal dengan pengawasan non-tahapan.

Dalam paparannya, jajaran Bawaslu Garut menyampaikan bahwa pelajar memiliki peran penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Salah satu bentuk kontribusi yang bisa dilakukan adalah dengan terlibat dalam pengawasan partisipatif, yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela untuk menjaga integritas proses Pemilu.

“Adik-adik semua bukan hanya pemilih di masa depan, tapi juga bagian dari masyarakat yang bisa ikut mengawasi hari ini. Pengawasan tidak harus menunggu usia 17 tahun, tapi bisa dimulai dari kesadaran terhadap lingkungan sekitar,” ujar salah satu pemateri dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Garut.

Selain mengenalkan tugas dan fungsi lembaga Bawaslu, materi sosialisasi juga menyoroti pengawasan yang tengah dilakukan saat ini, yaitu pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). PDPB merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif.

Para siswa diberi pemahaman bahwa data pemilih yang akurat menjadi pondasi penting dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang demokratis. Jika data tersebut tidak valid, maka potensi pelanggaran dan konflik di masa pemilihan akan meningkat. Oleh karena itu, masyarakat—termasuk pelajar—didorong untuk ikut aktif dalam mengawasi proses pemutakhiran ini.

“Saat ini kami sedang melakukan pengawasan terhadap proses PDPB. Artinya, kami ingin memastikan tidak ada warga yang sudah meninggal tapi masih tercantum sebagai pemilih, atau sebaliknya, ada warga yang sudah layak memilih tapi belum masuk daftar,” jelas pemateri.

Dalam sesi tanya jawab, antusiasme siswa cukup tinggi. Beberapa peserta bahkan menyampaikan keingintahuan mereka tentang bagaimana menyampaikan laporan dugaan pelanggaran jika menemukannya. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda Garut mulai memiliki kepedulian terhadap proses pemilu yang bersih dan adil.

Menutup kegiatan, pihak Bawaslu mengajak para siswa untuk menjadi bagian dari perubahan melalui keterlibatan aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, khususnya yang saat ini sedang berjalan, yaitu pengawasan PDPB.

“Kami mengajak adik-adik semua untuk ikut mengawasi bersama. Mulailah dari lingkungan sekitar—cek, adakah warga yang belum terdaftar, atau ada yang sudah tidak memenuhi syarat namun masih ada dalam daftar. Jika ada, laporkan. Ini bentuk kepedulian kita terhadap masa depan demokrasi,” pungkas pemateri.

Pihak sekolah pun menyambut baik kegiatan ini. Kepala SMKN 9 Garut dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu Garut yang telah memilih sekolahnya sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi.

“Kami merasa bangga. Semoga siswa kami bisa lebih memahami arti penting demokrasi dan menjadi generasi muda yang peduli terhadap proses Pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya.

Dengan sosialisasi ini, Bawaslu Garut berharap semangat pengawasan partisipatif dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda. Sebab, demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika seluruh elemen masyarakat turut serta dalam menjaganya, sejak dari akar rumput.