Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Garut Bahas Fokus Pengawasan PDPB dalam Rapat Evaluasi Mingguan Divisi P2HM

Rapat Evaluasi Mingguan Divisi P2HM

Garut, Jawa Barat — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2HM) melaksanakan rapat briefing dan evaluasi mingguan pada Senin (28/7). Kegiatan ini menjadi agenda rutin sebagai sarana untuk meninjau efektivitas kinerja selama sepekan terakhir sekaligus menyusun strategi pengawasan untuk pekan berikutnya.


Rapat yang digelar di kantor Bawaslu Garut tersebut diikuti oleh seluruh anggota Divisi P2HM. Dalam kesempatan ini, anggota Bawaslu Garut, Lamlam Masropah, menyampaikan sejumlah penekanan penting terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang menjadi fokus pengawasan saat ini.


Lamlam menegaskan bahwa akurasi data pemilih adalah dasar penting dalam menjamin pemilu yang demokratis dan akuntabel. Ia menyampaikan lima poin utama yang harus menjadi prioritas dalam pengawasan PDPB.


“PDPB bukan sekadar urusan teknis. Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat benar-benar terdaftar dengan benar. Pengawasan kita harus bersifat preventif, bukan sekadar reaktif,” tegas Lamlam dalam rapat.


Pertama, ia menyoroti pentingnya pencegahan dalam proses pemutakhiran data, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 29 Tahun 2025 tentang pengawasan PDPB. Pencegahan ini bertujuan untuk menghindari potensi kekeliruan sejak awal proses.
Kedua, Lamlam mendorong pengawasan yang lebih langsung dan aktif di lapangan terhadap kegiatan PDPB yang dilakukan oleh KPU. Menurutnya, keterlibatan pengawas dalam setiap tahapan akan memperkuat akuntabilitas.
Ketiga, ia mengingatkan pentingnya pelaksanaan uji petik untuk memverifikasi validitas data yang telah dimutakhirkan. 
Keempat, ia mengajak seluruh jajaran untuk menganalisis indeks kerawanan yang mungkin muncul dalam proses tersebut, baik dari sisi geografis, teknis, maupun sosial-politik.
Kelima, ia menekankan pentingnya publikasi hasil pengawasan PDPB secara terbuka kepada masyarakat. “Kita tidak hanya mengawasi, tapi juga memberi tahu publik apa yang kita temukan. Transparansi adalah bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat,” ujarnya.


Melalui briefing mingguan ini, Bawaslu Garut berkomitmen memperkuat pengawasan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada pencegahan. Evaluasi rutin diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kerja dan koordinasi internal.

Penulis dan Foto: Theresa Riska Yunita

Editor: Theresa Riska Yunita