Dorong Akurasi Data Pemilih, Bawaslu Jabar Instruksikan Pengawasan PDPB Secara Aktif

Garut, Jawa Barat — Dalam upaya memastikan kualitas daftar pemilih yang lebih valid dan terpercaya, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah, menegaskan pentingnya pengawasan aktif terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang sedang berlangsung.

Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan PDPB secara daring pada Senin, 30 Juni 2025. Dalam arahannya, Nuryamah menginstruksikan seluruh Bawaslu kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk segera menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pengawasan PDPB.

“Langkah konkret perlu segera diambil, termasuk menjalin komunikasi strategis dengan KPU setempat, Disdukcapil, dan instansi pendukung lainnya, agar proses pemutakhiran data benar-benar akurat, mutakhir, dan komprehensif,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik sebagai bagian dari transparansi kelembagaan. Bawaslu kabupaten/kota diharapkan aktif mempublikasikan hasil pengawasan PDPB melalui media sosial resmi masing-masing.

“Informasi hasil pengawasan harus sampai ke masyarakat. Ini untuk menunjukkan bahwa Bawaslu tetap bekerja dan menjaga kualitas demokrasi, meski di masa non-tahapan,” tambahnya.

Lebih jauh, Nuryamah juga meminta agar Bawaslu kabupaten/kota segera membentuk posko pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun daring, untuk menampung aspirasi atau laporan masyarakat terkait hak pilih.

Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan wilayah rawan hak pilih di tingkat kelurahan/desa sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi kerawanan dalam PDPB.

Senada dengan hal tersebut, Plh Ketua Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bachri, turut mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Ia menyampaikan bahwa komunikasi yang baik akan menghasilkan sinergi positif untuk menciptakan pemilu yang berkualitas.

“Data pemilih yang valid adalah fondasi demokrasi. Maka, membangun kepercayaan publik harus menjadi prioritas utama. Kita mulai dari koordinasi yang kuat dan terbuka dengan para stakeholder,” pungkasnya.