Imam Tegaskan Rapat Reboan Bukan Sekadar Soliditas, tapi Juga Membangun Kapasitas

Garut, Jawa Barat – Bawaslu Garut menggelar rapat rutin mingguan yang dikenal sebagai “Majelis Reboan” di Kantor Bawaslu Garut pada Rabu, 13 Agustus 2025. Rapat ini dihadiri oleh seluruh staf Bawaslu Garut, dengan agenda utama membahas penguatan koordinasi lintas divisi dan rencana kegiatan bersama pihak eksternal.

Kegiatan ini berawal dari surat pemetaan yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang menginstruksikan setiap divisi untuk melaksanakan kegiatan bersama eksternal. Tujuannya adalah membangun keterlibatan masyarakat, memperluas jangkauan pengawasan, sekaligus mempererat sinergi antar-divisi di lingkungan Bawaslu.

pelaksanaan kegiatan bersama eksternal dapat dilakukan dengan model kolaborasi, seperti menggabungkan satu kegiatan dengan dua materi, atau melibatkan dua hingga tiga divisi dalam satu program yang sama. Strategi ini dianggap efektif untuk mengoptimalkan sumber daya dan menghindari tumpang tindih agenda kerja.

Menanggapi arahan tersebut, Imam menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan bersama eksternal harus menjadi momentum untuk menghapus sekat antar-divisi. “Kita perlu meningkatkan kapasitas kita, hilangkan ego divisi, setiap orang harus paham dengan tupoksi semua divisi,” ujar Imam di hadapan seluruh peserta rapat.

Ia menjelaskan bahwa pemahaman lintas divisi akan memudahkan koordinasi di lapangan, terutama ketika menghadapi situasi mendesak atau tugas yang memerlukan kerja sama cepat. Menurut Imam, fleksibilitas staf dalam memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) divisi lain merupakan aset penting bagi kelancaran kerja pengawasan.

Imam juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas staf sebagai bagian dari persiapan menghadapi dinamika lapangan yang semakin kompleks. “Penting bagi kita semua untuk terus berkembang dan meningkatkan kapasitas, agar ketika semuanya terjun ke lapangan tidak ada lagi yang lempar-lempar jawaban,” tegasnya.

Selain itu, rapat Reboan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk memperbanyak agenda kolaboratif yang bersifat lintas divisi, baik dalam bentuk sosialisasi, diskusi publik, maupun pelatihan bersama masyarakat dan mitra pengawasan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat soliditas internal, tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.