Mendorong Inovasi Pencegahan, Lamlam Menjadi Narasumber Dalam Diskusi Pojok Pengawasan yang Digelar Bawaslu Jabar

Garut, Jawa Barat — Komitmen Bawaslu Kabupaten Garut dalam memperkuat langkah pencegahan pelanggaran Pemilu kembali mendapat apresiasi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Melalui berbagai inovasi dan strategi yang diterapkan pada masa non-tahapan Pemilu, khususnya dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Garut dinilai sebagai yang paling produktif dalam melaksanakan kegiatan pencegahan di seluruh Jawa Barat.

Atas capaian tersebut, Anggota Bawaslu Garut, Lamlam Masropah, diundang sebagai narasumber dalam kegiatan “Diskusi Pojok Pengawasan” yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara daring pada Senin (6/10/2025). Dalam forum tersebut, Lamlam berbagi praktik baik dan strategi inovatif yang telah diterapkan oleh Bawaslu Garut selama masa non-tahapan Pemilu.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Hj. Nuryamah, turut dihadiri oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Selain Bawaslu Garut, kegiatan ini juga menghadirkan Bawaslu Kota Cimahi yang memperoleh peringkat kedua sebagai lembaga paling produktif dalam kegiatan pencegahan di masa non-tahapan PDPB.

Dalam paparannya, Lamlam menekankan pentingnya pencegahan yang berkelanjutan dan kolaboratif, bahkan di luar masa tahapan Pemilu. Ia menjelaskan bahwa langkah pencegahan tidak hanya dilakukan saat tahapan berlangsung, tetapi juga harus menjadi budaya kerja yang konsisten diterapkan oleh jajaran pengawas di seluruh tingkatan.

“Pencegahan harus dimulai dari hal-hal kecil dan dilakukan secara berkesinambungan. Salah satunya melalui pengawasan aktif terhadap pemutakhiran data pemilih. Kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama KPU dan Disdukcapil, menjadi kunci untuk memastikan data pemilih yang akurat dan valid,” ujar Lamlam Masropah dalam sesi diskusi.

Bawaslu Garut sendiri secara rutin melaksanakan pemantauan, validasi, dan koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan di daerah untuk memastikan tidak adanya data pemilih yang ganda, tidak memenuhi syarat, atau belum terdaftar.

Kegiatan “Pojok Pengawasan” ini diharapkan menjadi wadah berbagi gagasan dan praktik terbaik antar-Bawaslu Kabupaten/Kota, serta memperkuat semangat pengawasan partisipatif di Jawa Barat.