Mengukuhkan Semangat Pemuda, Bawaslu Garut Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97

Garut, Jawa Barat— Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2025, Bawaslu Kabupaten Garut menyelenggarakan Upacara Peringatan yang berlangsung di halaman kantor, Selasa (28/10/2025).

Upacara diinspekturi langsung oleh Ahmad Nurul Syahid selaku Ketua Bawaslu Garut, dan dihadiri oleh seluruh Anggota Bawaslu Garut, pejabat struktural, serta staf sekretariat. Dalam momentum ini, seluruh peserta meneguhkan kembali pepaduan semangat kebangsaan dan tanggung jawab generasi muda terhadap masa depan bangsa.

Dalam amanatnya, Ketua Bawaslu Garut menggarisbawahi bahwa semangat yang terpatri dalam Sumpah Pemuda—yakni bertumpah darah satu tanah air, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung satu bahasa persatuan—harus diterjemahkan dalam komitmen nyata menjaga demokrasi dan integritas pengawasan Pemilu.

“Sumpah Pemuda bukan sekadar kenangan sejarah. Semangat itu harus hidup dalam setiap langkah kita—termasuk dalam tugas pengawasan Pemilu. Generasi muda harus bergerak bersama, menjaga persatuan dan memastikan suara rakyat terhormat,” ujar Ahmad Nurul Syahid.

Upacara kali ini mengangkat tema nasional “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”, yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah Indonesia.  Tema ini mengandung ajakan bagi generasi muda untuk berkolaborasi lintas elemen bangsa dan berkontribusi aktif dalam mempertahankan persatuan.

Kegiatan di lingkungan Bawaslu Garut juga menjadi wujud nyata bahwa lembaga pengawas Pemilu tidak hanya hadir dalam tahapan penyelenggaraan suara, tetapi juga berkomitmen menanamkan nilai‐nilai kebangsaan dan partisipasi aktif generasi muda. Ketua Bawaslu Garut menegaskan bahwa lembaga ini akan terus membuka ruang dan kesempatan bagi pemuda untuk dilibatkan dalam penguatan pengawasan demokrasi di daerah.

Dengan semangat yang diperbaharui di Hari Sumpah Pemuda ke-97 ini, Bawaslu Garut berharap generasi muda Garut dapat aktif menjadi bagian dari pengawasan partisipatif, menjaga keadilan pemilu, dan memperkuat integritas proses demokrasi.