Perkuat Pengawasan PDPB, Bawaslu Garut Lakukan Koordinasi dengan Lapas Kelas IIA Garut

Garut, Jawa Barat — Upaya pencegahan pelanggaran dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut. Salah satunya adalah dengan menjalin koordinasi strategis dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut.

Kunjungan koordinasi ini dilaksanakan pada Kamis, 17 Juli 2025, dan diterima langsung oleh Kasubsi Registrasi Lapas Garut, Sandi Sopiandi. Dalam pertemuan ini, kedua pihak mendiskusikan pentingnya akurasi data warga binaan sebagai bagian dari validitas daftar pemilih, khususnya menjelang tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang.

Kepala Sub Bagian Bawaslu Garut, Rudi Juliansyah, memaparkan bahwa koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab pengawasan, sesuai amanat Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada data pemilih yang keliru atau tidak akurat, khususnya menyangkut warga binaan yang status hukum dan hak politiknya bisa berubah. Ini bagian dari pencegahan dini agar hak pilih tetap dijaga dan tidak terjadi pelanggaran administratif maupun prosedural,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, Bawaslu juga menekankan perlunya akses informasi terkait warga binaan yang telah dicabut hak pilihnya melalui keputusan pengadilan, termasuk mereka yang telah bebas namun belum masuk dalam daftar penduduk aktif.

Sementara itu, Sandi Sopiandi menyambut baik inisiatif dari Bawaslu Garut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan data yang dibutuhkan, sepanjang sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

Koordinasi ini menjadi bagian penting dalam mengintegrasikan data lintas lembaga, guna memastikan bahwa daftar pemilih benar-benar mencerminkan kondisi penduduk terkini, termasuk yang sedang menjalani masa pidana. Bawaslu berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut secara berkala.