Menguatkan Kesadaran Politik Generasi Muda, Lamlam Masropah Bahas Permasalahan Isu Gejala Oligarki dalam Konsolidasi Demokrasi

Garut, Jawa Barat – Dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi di tingkat masyarakat, Bawaslu Kabupaten Garut bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Garut menggelar diskusi bertema fenomena oligarki dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi dan dialog bagi peserta untuk memahami berbagai tantangan demokrasi kontemporer sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran kritis terhadap dinamika politik yang berkembang di tengah masyarakat (7/5/2026).

Diskusi yang diikuti oleh kader PMII Kabupaten Garut tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan pendidikan politik kepada generasi muda. Melalui kegiatan ini, peserta diajak untuk memahami berbagai persoalan yang memengaruhi kualitas demokrasi, termasuk pentingnya menjaga ruang partisipasi publik agar tetap terbuka, inklusif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Garut, Lamlam Masropah, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Lamlam menjelaskan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan umum, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Menurut Lamlam, salah satu tantangan yang saat ini perlu menjadi perhatian bersama adalah munculnya gejala oligarki dalam kehidupan demokrasi. Ia menjelaskan bahwa oligarki merupakan kondisi ketika pengaruh politik, ekonomi, dan kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu sehingga berpotensi memengaruhi keseimbangan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

"Demokrasi pada hakikatnya memberikan ruang yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun dalam praktiknya, kita perlu memahami bahwa terdapat berbagai tantangan yang dapat menyebabkan adanya ketimpangan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah gejala oligarki yang perlu menjadi perhatian bersama," ujar Lamlam.

Ia menuturkan bahwa gejala oligarki dapat terlihat dari berbagai fenomena yang berkembang dalam kehidupan politik. Di antaranya adalah dominasi kelompok elite dalam proses politik, tingginya biaya politik, terbatasnya akses masyarakat terhadap ruang pengambilan keputusan, hingga menguatnya pengaruh kelompok berkepentingan dalam proses perumusan kebijakan publik.

Kondisi tersebut, lanjut Lamlam, berpotensi mengurangi kualitas partisipasi masyarakat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran politik dan penguatan kapasitas warga negara dalam memahami hak-hak politiknya. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip partisipatif.

"Masyarakat yang memiliki pemahaman politik yang baik akan lebih mampu mengawasi jalannya pemerintahan, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta berpartisipasi secara aktif dalam berbagai proses demokrasi. Karena itu, pendidikan politik harus terus diperkuat sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi," tegasnya.

Dalam forum diskusi tersebut, peserta PMII Kabupaten Garut turut menyampaikan berbagai pandangan dan pengalaman terkait tantangan demokrasi yang berkembang saat ini. Sejumlah peserta menyoroti masih adanya kesenjangan akses politik di tengah masyarakat, rendahnya literasi politik, serta pentingnya memperkuat keterlibatan generasi muda dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.

Berbagai pandangan yang muncul menunjukkan tingginya perhatian mahasiswa terhadap isu-isu demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Diskusi berlangsung dinamis dengan pertukaran gagasan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat serta menjaga demokrasi tetap berjalan secara substansial.

Selain membahas fenomena oligarki, kegiatan tersebut juga menyoroti posisi strategis mahasiswa sebagai kelompok intelektual dalam kehidupan demokrasi. Mahasiswa dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk membangun budaya kritis, memperkuat fungsi kontrol sosial, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Lamlam menambahkan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu yang demokratis, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses politik. Menurutnya, ruang partisipasi yang terbuka, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan keterlibatan aktif warga negara merupakan elemen penting dalam memperkuat kualitas demokrasi.

"Demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilu. Demokrasi harus terus dirawat melalui partisipasi masyarakat, keterbukaan ruang dialog, penghormatan terhadap keberagaman pandangan, serta keterlibatan aktif warga negara dalam mengawal kebijakan publik. Di sinilah peran generasi muda menjadi sangat penting," ungkapnya.

Melalui kegiatan diskusi ini, Bawaslu Kabupaten Garut berharap dapat terus mendorong peningkatan literasi politik masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa dan generasi muda. Dengan pemahaman yang semakin baik mengenai berbagai tantangan demokrasi, diharapkan lahir partisipasi publik yang lebih kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.