Dorong Peran Akademisi dalam Demokrasi, Ipur Purnama Alamsyah Sosialisasikan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI di Universitas Garut

Garut, Jawa Barat – Bawaslu Kabupaten Garut terus memperkuat upaya pendidikan politik melalui pelibatan kalangan akademisi dalam berbagai program pengembangan demokrasi. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026 yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Garut pada Kamis (9/7/2026).

Kegiatan sosialisasi dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Garut, Ipur Purnama Alamsyah, dan diikuti oleh mahasiswa FISIP Universitas Garut. Sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi mengenai pelaksanaan kompetisi sekaligus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan wawasan kepemiluan dan penegakan hukum pemilu.

Pelaksanaan kegiatan merupakan tindak lanjut dari Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: B-135/PP.00.00/K1/06/2026 tentang Undangan Mengikuti Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026. Kompetisi tersebut menjadi salah satu program Bawaslu RI dalam memperkuat literasi hukum kepemiluan di kalangan perguruan tinggi.

Dalam pemaparannya, Ipur Purnama Alamsyah menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai ruang lahirnya pemikiran-pemikiran kritis yang dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, mahasiswa perlu didorong untuk memahami berbagai aspek kepemiluan, termasuk penegakan hukum pemilu.

"Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis. Melalui Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ini, kami ingin mendorong lahirnya gagasan-gagasan konstruktif yang dapat memperkuat kualitas demokrasi serta meningkatkan kepedulian terhadap penegakan hukum pemilu," ujar Ipur.

Ia menjelaskan bahwa kompetisi debat bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai regulasi kepemiluan, dinamika demokrasi, serta berbagai tantangan dalam penegakan hukum pemilu.

Menurutnya, semakin baik pemahaman mahasiswa terhadap sistem kepemiluan, maka semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat, transparan, dan berintegritas.

"Kompetisi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, menyampaikan argumentasi yang berbasis data dan regulasi, serta menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diberikan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026, mulai dari persyaratan peserta, tahapan seleksi, hingga substansi materi yang akan menjadi fokus pembahasan selama kompetisi berlangsung.

Ipur juga mengajak civitas akademika Universitas Garut untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai wadah pengembangan kapasitas akademik sekaligus bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi melalui kajian-kajian kepemiluan.

Menurutnya, kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi merupakan bagian penting dalam membangun budaya demokrasi yang berbasis pengetahuan. Melalui sinergi tersebut, diharapkan semakin banyak generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap proses penyelenggaraan pemilu serta pentingnya penegakan hukum yang adil dan berintegritas.

Bawaslu Kabupaten Garut terus berkomitmen memperluas ruang kolaborasi dengan dunia akademik sebagai bagian dari strategi penguatan pengawasan partisipatif. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran demokrasi dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Garut berharap mahasiswa Universitas Garut dapat berpartisipasi aktif dalam Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026 serta menjadikan momentum tersebut sebagai sarana meningkatkan pemahaman, daya kritis, dan kepedulian terhadap penegakan hukum pemilu demi terwujudnya demokrasi yang semakin berkualitas, berintegritas, dan berkeadilan.