Lamlam Tegaskan Peran Strategis Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif

Garut, Jawa Barat – Komitmen Bawaslu Kabupaten Garut dalam memperluas jejaring pengawasan partisipatif terus diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) bersama Korps HMI-Wati (KOHATI) Kabupaten Garut yang dilaksanakan pada Senin (8/6/2026).

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama antara Bawaslu Kabupaten Garut dan KOHATI Kabupaten Garut dalam memperkuat pengawasan partisipatif, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan Pemilu dan Pemilihan. Kerja sama ini diharapkan mampu memperluas ruang kolaborasi dalam pendidikan politik, penguatan literasi demokrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan dan dihadiri oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Garut serta pengurus KOHATI Kabupaten Garut. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid, bersama Ketua KOHATI Kabupaten Garut sebagai wujud komitmen untuk membangun sinergi yang berkelanjutan dalam mendukung demokrasi yang berintegritas.

Anggota Bawaslu Kabupaten Garut, Lamlam Masropah, menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, Bawaslu terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan, sebagai mitra strategis dalam pengawasan demokrasi.

"Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawal demokrasi. Pengawasan yang efektif membutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk organisasi perempuan yang memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik dan budaya demokrasi di tengah masyarakat," ujar Lamlam.

Ia menjelaskan bahwa KOHATI sebagai organisasi yang menghimpun kader perempuan Himpunan Mahasiswa Islam memiliki potensi besar dalam mencetak generasi perempuan yang kritis, berintegritas, dan peduli terhadap isu-isu demokrasi. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat gerakan pengawasan partisipatif di Kabupaten Garut.

Menurut Lamlam, perempuan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat. Selain sebagai pemilih, perempuan juga berperan sebagai pendidik di lingkungan keluarga, penggerak organisasi, sekaligus agen perubahan yang mampu menyebarkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat.

"Perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun demokrasi yang inklusif. Kami berharap kerja sama ini dapat melahirkan kader-kader perempuan yang aktif menyebarkan pendidikan politik, mendorong partisipasi masyarakat, dan ikut mengawal setiap proses demokrasi dengan penuh tanggung jawab," lanjutnya.

Ahmad menegaskan bahwa ruang lingkup kerja sama tidak hanya difokuskan pada pengawasan selama tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung. Lebih jauh, kolaborasi ini juga diarahkan pada berbagai kegiatan di masa non-tahapan, seperti pendidikan politik, diskusi kebangsaan, penguatan literasi demokrasi, sosialisasi kepemiluan, hingga pengembangan program pengawasan partisipatif secara berkelanjutan.

Menurutnya, penguatan demokrasi merupakan proses yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya demokrasi, integritas, dan partisipasi tidak dapat dibangun hanya menjelang pelaksanaan pemilu, tetapi harus menjadi bagian dari proses pendidikan politik yang berkesinambungan.

"Melalui kerja sama ini kami ingin membangun budaya pengawasan partisipatif yang berkelanjutan. Demokrasi akan semakin kuat apabila masyarakat memiliki kesadaran politik yang baik dan bersedia terlibat aktif dalam mengawasi setiap proses demokrasi," tegas Lamlam.

Selain memperkuat pengawasan partisipatif, nota kesepakatan tersebut juga diharapkan menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai program kolaboratif yang mampu meningkatkan kapasitas kader KOHATI dalam memahami isu-isu kepemiluan, pengawasan, dan pendidikan demokrasi. Dengan demikian, kader organisasi diharapkan mampu menjadi mitra Bawaslu dalam menyebarluaskan informasi serta membangun budaya demokrasi yang sehat di tengah masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Garut memandang bahwa kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang partisipatif. Semakin banyak elemen masyarakat yang terlibat dalam pengawasan, maka semakin besar pula peluang untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, Bawaslu Kabupaten Garut dan KOHATI Kabupaten Garut berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun pendidikan politik yang inklusif, memperluas pengawasan partisipatif, serta menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam menghadirkan demokrasi yang semakin berkualitas di Kabupaten Garut.