Menjaga Ruang Demokrasi Tetap Terbuka, Lamlam Masropah Ajak Generasi Muda Waspadai Gejala Otoritarianisme

Garut, Jawa Barat – Dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, Anggota Bawaslu Garut Lamlam Masropah gelar Konsolidasi Demokrasi bersama dengan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Kabupaten Garut yang membahas berbagai tantangan demokrasi kontemporer, khususnya terkait munculnya gejala otoritarianisme dalam kehidupan politik. Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bersama mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi, partisipasi warga negara, serta perlindungan terhadap hak-hak politik masyarakat.

Diskusi yang diikuti oleh kader KOPRI dan generasi muda tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai berbagai dinamika yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Selain menjadi sarana pendidikan politik, kegiatan ini juga mendorong peserta untuk lebih kritis dalam melihat perkembangan sosial dan politik yang terjadi di lingkungan sekitar.

Anggota Bawaslu Kabupaten Garut, Lamlam Masropah, menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sistem yang tidak hanya berbicara mengenai pelaksanaan pemilu, tetapi juga menjamin kebebasan sipil, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Menurut Lamlam, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah munculnya gejala otoritarianisme yang dapat berkembang dalam berbagai bentuk. Ia menegaskan bahwa otoritarianisme tidak selalu hadir secara terang-terangan, melainkan dapat muncul melalui praktik-praktik yang secara perlahan membatasi ruang partisipasi masyarakat dan kebebasan warga negara.

"Gejala otoritarianisme tidak selalu muncul dalam bentuk yang mudah dikenali. Kadang ia hadir melalui pembatasan ruang kritik, melemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, atau berkurangnya penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran politik yang kuat agar mampu menjaga nilai-nilai demokrasi," ujar Lamlam.

Ia menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai proses publik. Kehadiran ruang dialog yang terbuka, kebebasan menyampaikan pendapat, serta penghormatan terhadap keberagaman pandangan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam forum diskusi tersebut, peserta diajak memahami bahwa konsolidasi demokrasi tidak dapat hanya bergantung pada institusi formal semata. Demokrasi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, pemuda, dan kelompok perempuan untuk terus mengawal jalannya kehidupan demokrasi.

Lamlam menilai generasi muda memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Melalui pemahaman politik yang baik, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang mampu memperkuat budaya kritis, meningkatkan partisipasi publik, dan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi tetap hidup. Ketika masyarakat aktif berdialog, berani menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam mengawasi kebijakan publik, maka demokrasi akan semakin kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul," katanya.

Selama diskusi berlangsung, peserta turut menyampaikan berbagai pandangan mengenai kondisi demokrasi yang mereka temui dalam kehidupan sosial maupun politik. Beberapa peserta menyoroti masih adanya sikap intoleran terhadap perbedaan pendapat, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik, serta kecenderungan menerima kebijakan tanpa adanya ruang kritik yang memadai.

Berbagai pandangan tersebut menjadi bahan refleksi bersama mengenai pentingnya memperkuat budaya demokrasi di tengah masyarakat. Diskusi berlangsung dinamis dengan pertukaran gagasan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat kesadaran politik warga negara.

KOPRI Kabupaten Garut dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pendidikan politik dan demokrasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut penting untuk membangun masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, peserta juga didorong untuk terus mengembangkan budaya dialog, menghormati perbedaan pendapat, dan menyampaikan kritik secara konstruktif terhadap berbagai kebijakan publik. Sikap tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah berkembangnya praktik-praktik yang berpotensi mengarah pada penguatan kekuasaan yang tidak seimbang dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi.

Menutup kegiatan, Lamlam menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, demokrasi hanya dapat tumbuh dan berkembang apabila masyarakat memiliki keberanian untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, serta menjaga ruang publik yang terbuka dan inklusif.

"Demokrasi harus terus dirawat oleh seluruh elemen bangsa. Melalui literasi politik yang baik, keberanian menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, serta komitmen menjaga ruang demokrasi yang terbuka, kita dapat bersama-sama mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, kuat, dan berkelanjutan," pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga demokrasi dari berbagai tantangan, termasuk gejala otoritarianisme yang dapat muncul dalam berbagai bentuk. Sinergi antara organisasi masyarakat, mahasiswa, pemuda, perempuan, dan seluruh warga negara menjadi modal penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.