Perkuat Literasi Hukum Pemilu di Kalangan Mahasiswa, Ipur Purnama Alamsyah Sosialisasikan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI di STAI Al-Musaddadiyah Garut

Garut, Jawa Barat – Bawaslu Kabupaten Garut terus memperluas jangkauan pendidikan politik dan penguatan demokrasi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026 yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Musaddadiyah Garut pada Kamis (9/7/2026).

Kegiatan sosialisasi dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Garut, Ipur Purnama Alamsyah, dan diikuti oleh mahasiswa STAI Al-Musaddadiyah Garut. Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu mengajak kalangan akademisi untuk turut berpartisipasi dalam penguatan demokrasi melalui peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan penegakan hukum kepemiluan.

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: B-135/PP.00.00/K1/06/2026 tentang Undangan Mengikuti Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026. Program tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Bawaslu RI dalam membangun budaya demokrasi yang berbasis pengetahuan, argumentasi ilmiah, serta penguatan literasi hukum pemilu di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam pemaparannya, Ipur Purnama Alamsyah menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sekaligus kelompok intelektual yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Mahasiswa memiliki daya kritis dan kemampuan berpikir yang sangat dibutuhkan dalam membangun demokrasi. Melalui Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ini, kami ingin menghadirkan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan gagasan, memperkuat pemahaman terhadap regulasi kepemiluan, serta meningkatkan kepedulian terhadap penegakan hukum pemilu," ujar Ipur.

Ia menjelaskan bahwa kompetisi tersebut bukan hanya ajang adu argumentasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk memahami berbagai persoalan kepemiluan dari sudut pandang hukum, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, kemampuan berpikir kritis yang dimiliki mahasiswa harus diarahkan untuk memberikan solusi terhadap berbagai tantangan demokrasi, termasuk dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas.

"Kami berharap mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat demokrasi, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi melalui pemikiran yang konstruktif dan argumentasi yang didasarkan pada regulasi serta nilai-nilai demokrasi," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaksanaan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026, mulai dari persyaratan peserta, tahapan seleksi, hingga substansi materi yang akan diperdebatkan dalam kompetisi.

Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme mahasiswa yang menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai isu-isu penegakan hukum pemilu, tantangan demokrasi kontemporer, serta peran generasi muda dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Ipur menambahkan bahwa sinergi antara Bawaslu dan perguruan tinggi merupakan langkah penting dalam memperluas pendidikan politik kepada generasi muda. Kampus dinilai menjadi ruang strategis untuk menumbuhkan budaya diskusi, berpikir kritis, serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya demokrasi yang berintegritas.

Bawaslu Kabupaten Garut berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan sebagai bagian dari pengembangan pengawasan partisipatif. Melalui kemitraan tersebut, diharapkan semakin banyak mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan mampu berkontribusi aktif dalam mengawal setiap proses kepemiluan.

Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Garut berharap mahasiswa STAI Al-Musaddadiyah Garut dapat memanfaatkan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026 sebagai ruang untuk meningkatkan kapasitas akademik, mengasah kemampuan berpikir kritis, serta memperkuat komitmen dalam menjaga demokrasi dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.